lagi,…tentang aktivasi kartu perdana

pemerintah akan memberlakuakan mekanisme pendaftaran / aktivasi kartu perdana (starter pack) yang baru, jadi nanti nya peredaran kartu perdana akan sangat ketat dan tidak mudah untuk gonta ganti kartu.

apakah ini berarti harga kartu perdana akan melonjak mahal seperti dulu di awal2 kemunculan  ya ?

kita lihat saja nanti…..

berikut kutipan rilis nya :

159/BRTI/V/2015  :::

  • Memerintahkan penyelenggara jaringan untuk memodifikasi aplikasi 4444 di server sehingga hanya bisa diregistrasi oleh petugas gerai, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya surat edaran ini.
  • Penyelenggara jaringan wajib memegang kendali penuh atas setiap kartu perdana yang beredar, untuk menjamin ketertelusuran (traceability) setiap pemilik kartu SIM (Subscriber Identity Module Card).
  • Penyelenggara jaringan wajib menyampaikan laporan kemajuan kepada BRTI setiap bulan.
  • BRTI akan melakukan uji petik secara berkala, dan pelanggaran terhadap surat edaran ini akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

sumber : http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5017/Siaran+Pers+No.36-PIH-KOMINFO-5-2015+tentang+Perbaikan+Mekanisme+Registrasi+Pelanggan+Prabayar/0/siaran_pers#.Vm9aTbWPemU

23/m.kominfo/10/2005 :::

silahkan baca di :  http://www.postel.go.id/downloads/40/20120120101405-Permenkominfo_No.pdf
ada point yang perlu kita ketahui di 23/m.kominfo/10/2005

Bagian Kedua
Penyimpanan Identitas
Pelanggan Jasa Telekomunikasi Pra Bayar
Pasal 5
(1)  Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan identitas pelanggan jasa telekomunikasi pra bayar sebagaimana dimaksud dalam pasaI 4 ayat (2) selama pelanggan jasa telekomunikasi aktif menggunakan jasa telekomunikasi dimaksud.
(2) Dalam hal pelanggan jasa telekomunikasi pra bayar tidak aktif lagi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan identitas pelanggan jasa  telekomunikasi pra bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulai ketidakaktifan pelanggan jasa dimaksud.
(3) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan data pelanggan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b dalam rangka perlindungan hak-hak privat pelanggan.
(4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib rnenyerahkan identitas pelanggan jasa telekomunikasi pra bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) atas permintaan :

a. Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk proses peradilan tindak pidana terkait;
b. Menteri yang membidangi telekomunikasi untuk keperluan kebijakan di bidang telekomunikasi;
c. penyidik untuk proses peradilan tindak pidana tertentu lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Iklan
Ditulis dalam Tak Berkategori
%d blogger menyukai ini: